Peranan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit Dalam Hubungan Industrial

Wednesday | 07 Apr, 2010 | 09:00-17:00 WIB
The Park Lane Hotel, Jakarta Selatan

Latar Belakang
Dengan diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, banyak terjadi perubahan di dalam pengaturan hubungan industrial. Beberapa hal yang penting antara lain berkaitan dengan perjajian kerja waktu tertentu, perjanjian pemborongan pekerjaaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh, istirahat pankang, haid dan pengupahan.  Disamping itu permasalahan yang mungkin timbul juga terkait dengan bipartisme, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, pemogokan, pemutusan hubungan kerja, pension dan lain-lain.
Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit adalah sarana konsultansi dan komunikasi antara pekerja/buruh atau organisasinya dan pengusaha di tingkat perusahaan untuk berbagai keperluan membangun hubungan industrial atau ketenagakerjaan dan tidak mengambil alih peranan perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
Siapa Yang Harus Ikut
Praktisi Hubungan Industrial, Manajer SDM, Pengurus Serikat Pekerja, Konsultan Hukum, dll.


Outline

1. Prinsip-prinsip Dasar Hubungan Industrial
2. Pelaksanaan  Hubungan Industrial dan Permasalahannya
3. Hak Berserikat dan Kebebasan Berserikat
4. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
5. Kasus-kasus Hubungan Industrial
6. Ketentuan Dasar Pembentukan/ Keanggotaan SP
7. Sanksi Atas Pelanggarannya
8. Hak Pengusaha Membentuk/Menjadi Anggota Organisasi Pengusaha
9. Kewajiban Membentuk LKS Bipartit &Unsur- unsur Anggotanya
10. Fungsi Lembaga; Sanksi Atas Pelanggarannya
11. Fungsi dan Keanggotaan LKS Tripartit; Keanggotaan Dalam ILO
     

• 1 Kali Makan Siang
• 2 Kali Coffee Break
• Makalah
• Sertifikat

Date
Wednesday | 07 Apr, 2010 | 09:00-17:00 WIB

Course Instructors

• Hayani Rumondang. Mr
  Depnakertrans